Perebutkan 1.563 Formasi, Calon PPPK Kemenkumham Jalani Seleksi Kompetensi

Tangerang - Tahun 2023 menjadi tahun pertama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membuka lowongan bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Dengan total formasi 1.563, sebanyak 2.648 calon PPPK yang lolos seleksi administrasi pada bulan Oktober lalu, kini masuk pada tahap kedua yaitu Seleksi Kompetensi yang dilaksanakan di Auditorium Kampus Poltekip-Poltekim Kemenkumham, Tangerang, (21/11).

 

Dalam sambutannya, Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Supartono, mengapresiasi kinerja tim BKN, tim Pengawas dari Inspektorat Jenderal, serta pengamanan dari Kepolisian yang telah membantu pelaksanaan kegiatan seleksi kompetensi ini. Supartono percaya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sangat ditentukan sejak awal proses seleksi.

"Terima kasih kepada para pihak yang membantu dalam pelaksanaan seleksi ini, karena melalui tahapan seleksi inilah akan tersaring SDM yang unggul dan berkualitas," ujar Supartono. Supartono menambahkan sebagai bagian pemerintahan, Kemenkumham harus mampu menyiapkan SDM yang handal, profesional, dan berakhlak untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemajuan hukum dan hak asasi manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan keseriusan dalam menyiapkan dan mengelola SDM, mulai dari rekrutmen sampai dengan retirment.  

 

Kepada para calon PPPK, Supartono mengatakan agar terus optimis dan berjuang menuju kesuksesan. "Setelah seleksi kompetensi hari ini, masih ada tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan, selalu persiapkan diri," tegas Supartono.

"Saya yakin dan percaya bahwa pencapaian Saudara adalah cerminan dari kesungguhan dan kerja keras Saudara sendiri. Yakin pada diri sendiri bukan pada orang lain apalagi calo karena masuk jadi CASN Kemenkumham itu gratis, tanpa mahar apapun," tutupnya.

 

Sesuai dengan surat nomor SEK-KP.02.01-721 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kemenkumham Tahun Anggaran 2023, materi seleksi kompetensi ini meliputi Kompetensi Teknis, Manajerial, Sosial Kultural, dan Wawancara. Sejak dibukanya pendaftaran seleksi pengadaan PPPK tahun 2023, total pendaftar mencapai 4.364 pelamar yang nantinya disaring untuk mengisi 1.563 formasi.

 

Read More

GELAR UPACARA HARI KESADARAN NASIONAL: KALAPAS KALABAHI SERUKAN UNDANG UNDANG ASN YANG BARU DAN AJAKAN NETRALITAS PEGAWAI JELANG PEMULI 2024

Kalabahi, INFO_PAS - Dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Nasional, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kalabahi menggelar upacara dengan penuh khidmat. Upacara yang rutin diselenggarakan setiap bulan pada tanggal 17 ini diadakan di Lapangan Upacara Lapas Kalabahi pukul 07.30 WITA, Jumat (17/11).

 

Upacara tersebut dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural, Staf Pelaksana, dan Tim Pramuka warga binaan  Lapas Kalabahi.

 

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kalabahi, Yusup Gunawan, menjadi Inspektur Upacara dalam kegiatan ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk dan memperkokoh sifat nasionalisme di antara para pegawai Lapas Kalabahi.

 

Dalam amanat yang disampaikan, Yusup menyampaikan poin-poin penting dari Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara (ASN) dan meminta seluruh pegawai Lapas Kalabahi untuk mempersiapkan diri menghadapi era globalisasi dengan memantapkan skill pada bidang Informasi Teknologi (IT).

 

"Saya ingin menyoroti poin-poin penting dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang ASN. Dimana dalam peraturan yang baru ini, ada beberapa perubahan soal ASN, saya berharap saudara saudara sekalian dapat menyesuaikan diri dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Saya juga menghimbau seluruh pegawai Lapas Kalabahi untuk bersiap diri menghadapi perubahan yang cepat dalam era globalisasi ini. Salah satu langkah konkret yang harus diambil adalah memantapkan keterampilan di bidang Informasi Teknologi (IT) agar kita dapat terus relevan dan efektif dalam pelaksanaan tugas kedinasan," ujar Yusup.

 

Yusup juga mengajak seluruh jajaran pegawai Lapas Kalabahi untuk memelihara netralitas dan tidak memihak kepada pasangan calon manapun dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diadakan pada tahun 2024 mendatang. Ajakan ini sejalan dengan semangat demokrasi yang berkembang di Indonesia, di mana netralitas menjadi prinsip utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

“Saya  ingatkan saudara-saudara sekalian untuk menggali kembali makna dari Hari Kesadaran Nasional ini. Pentingnya untuk kita dapat menjaga semangat nasionalisme sebagai landasan bagi pemberian pelayanan publik yang berkualitas. Mari kita semua jajaran Lapas Kalabahi untuk selalu bersikap dan menjaga netralitas dalam momen  politik saat, khususnya dalam menyambut pesta demokrasi atau Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan tahun 2024 Karena netralitas adalah kunci dalam memastikan Pemilu yang adil dan berkualitas," tambahnya.

Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional ini juga mendapat perhatian dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana D. Jone. Marciana menekankan tentang pentingnya upacara ini dalam membangun kesadaran seluruh ASN Lapas Kalabahi agar tidak sekali kali melupakan sejarah dan mengingat perjuangan para pendahulu bangsa.

Dengan diadakannya upacara ini,  diharapkan dapat membentuk tradisi yang positif dan membangun semangat nasionalisme yang tinggi di kalangan jajaran pegawai Lapas Kalabahi. Upacara serupa akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Lapas Kalabahi dalam membangun semangat nasionalisme menuju ke arah yang lebih baik. (Humas_AF)

 

Read More

KOMITMEN NYATA DALAM PELAYANAN: LAPAS KALABAHI GELAR PEMERIKSAAN RUTIN KESEHATAN WARGA BINAAN

Kelabahi, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kalabahi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada warga binaan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Lapas Kalabahi menggelar pemeriksaan rutin bagi seluruh warga binaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Puskesmas Mebung, Kamis (16/11).

 

Pemeriksaan rutin yang dilakukan di dalam Lapas Kalabahi tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan setiap bulan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan para warga binaan. Para staf bagian keperawatan Lapas Kalabahi memfasilitasi langsung pelaksanaan pemeriksaan ini.

 

Tim kesehatan yang melakukan pemeriksaan berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang dokter dan 3 orang perawat. Tim kesehatan Puskesmas Mebung memastikan bahwa pemeriksaan yang diberikan kepada warga binaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Pelayanan kesehatan ini mencakup penanganan beberapa keluhan kesehatan yang sering dihadapi warga binaan, seperti gatal-gatal dan demam yang disebabkan oleh perubahan cuaca dalam beberapa hari terakhir.

 

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kalabahi, Yusup Gunawan, menyampaikan pentingnya pemeriksaan rutin ini sebagai bentuk kepedulian Lapas Kalabahi terhadap kondisi kesehatan warga binaan. Dalam pernyataannya, Yusup menekankan bahwa pemenuhan layanan kesehatan bukanlah sekadar tanggung jawab, tetapi hak yang seharusnya diterima oleh para warga binaan.

 

"Pemeriksaan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya merupakan wujud kepedulian kita terhadap kesehatan warga binaan. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas,  Hal ini tidak hanya sebatas kewajiban, tetapi juga merupakan hak mendasar mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan yang konsisten." ujar Yusup.

 

Selain itu, Yusup menambahkan bahwa kegiatan ini akan menjadi agenda rutin yang akan terus dilaksanakan dimasa yang akan datang. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesehatan para warga binaan dapat terus terjaga dan meningkat.

 

“Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan para warga binaan, menjaga kondisi mereka, dan bahkan meningkatkannya,” tambahnya.

 

Sebagai respons terhadap pemeriksaan rutin, beberapa warga binaan, di antaranya warga binaan dengan inisial 'O', menyatakan rasa terbantu karena adanya pelayanan kesehatan tersebut. Perubahan cuaca dalam dua hari terakhir telah cukup mengganggu kesehatan mereka, dan pemeriksaan rutin ini memberikan solusi serta penanganan yang memadai.

 

“Saya sangat bersyukur atas pemeriksaan rutin yang digelar oleh Lapas Kalabahi, dikarenakan dalam beberapa hari terakhir perubahan cuaca membuat saya cukup khawatir akan kondisi kesehatan saya. Dengan adanya pemeriksaan ini, saya merasa sangat terbantu,” ujar O.

 

Pemeriksaan rutin yang dilaksanakan oleh Lapas Kalabahi menjadi perhatian oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana D. Jone. Marciana dalam beberapa kesempatan selalu mengingatkan para Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk berupaya maksimal dalam pemberian dan pemenuhan hak warga binaan, diantaranya adalah pelayanan kesehatan.

 

Lapas Kalabahi secara tegas menyatakan komitmennya untuk terus menjamin hak-hak para warga binaan, termasuk hak terhadap pelayanan kesehatan. Kesehatan yang optimal menjadi faktor krusial dalam mendukung reintegrasi sosial warga binaan Lapas Kalabahi. (Humas_AF)

Read More

OPTIMALKAN REINTEGRASI SOSIAL: KALAPAS KALABAHI MELAKUKAN DIALOG INTERAKTIF BERSAMA RRI ALOR

Kalabahi, INFO_PAS - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Kalabahi, Yusup Gunawan, terlibat dalam dialog interaktif yang digelar oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Alor. Dialog berlangsung di stasiun RRI Alor dan difasilitasi oleh presenter, Tresa Manehat, dengan mengangkat tema "Rehabilitasi Narapidana dan Pelatihan Keterampilan," Rabu (15/11).

 

Dialog yang berlangsung kurang lebih selama 1 jam ini membicarakan sejumlah topik terkait proses pembinaan, pelatihan, pemberian hak, dan strategi, serta rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kalabahi terhadap para warga binaan selama menjalani masa hukuman.

Dalam pembukaan dialog, Kalapas Kalabahi, Yusup Gunawan, menyoroti visi misi Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. “Kita sebagai Lembaga yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada para warga binaan  selalu menjadikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagai acuan, karena merupakan bagian dari sistem peradilan terpadu,” ujar Yusup.

 

Pentingnya rehabilitasi sosial menjadi fokus pembahasan, di mana Yusup menjelaskan bahwa hal ini bukan merupakan rehabilitasi secara medis, melainkan upaya reintegrasi sosial. Dan dalam upaya meningkatkan reintegrasi sosial di dalam Lapas Kalabahi, dilaksanakan banyak pelatihan keterampilan yang melibatkan berbagai bidang yang ada.

“Dari sudut pandang saya, pentingnya rehabilitasi sosial menjadi sorotan utama. Saya ingin menyampaikan bahwa ini bukanlah rehabilitasi secara medis, melainkan sebuah usaha untuk reintegrasi sosial. Dan untuk memaksimalkan hal tersebut, di dalam Lapas Kalabahi, kami berkomitmen memberikan pelatihan keterampilan di berbagai bidang seperti perbengkelan, perkebunan, peternakan, pembuatan cendera mata, dan percetakan batako,” tambahnya.

Yusup meyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan memberikan bekal kepada narapidana untuk memiliki keterampilan yang dapat diaplikasikan setelah mereka bebas, membantu mengurangi stigma negatif, dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial.

Lapas Kalabahi juga memberikan pemenuhan hak dasar kepada warga binaan, termasuk makanan, minuman, dan layanan kesehatan yang baik, sehingga para warga binaan terayomi dengan baik sesuai dengan tujuan Pemasyarakatan.

Lebih lanjut, Yusup menekankan bahwa kesuksesan dalam mencapai efektivitas reintegrasi sosial di Lapas Kalabahi tidak hanya bergantung pada upaya internal. Untuk mencapai hasil yang maksimal, Yusup menekankan pentingnya kerjasama yang erat dengan pihak terkait dan berbagai stakeholder.

"Dalam rangka memaksimalkan proses pembinaan dan pelatihan di Lapas Kalabahi, kami menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, LSM, organisasi keagamaan, dan pihak terkait lainnya. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa beragam program yang dimiliki oleh para stakeholder dapat diterapkan secara efektif kepada warga binaan. Kami yakin bahwa melalui kolaborasi ini, kami dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dan merata dalam upaya reintegrasi sosial,” tegasnya.

Rencana Lapas Kalabahi di tahun 2024, yang mencakup penambahan program pelatihan yang lebih banyak dan  transformasi sarana pembinaan pertanian menjadi sarana agrowisata edukatif. Transformasi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah positif bagi masyarakat sekitar, baik dalam hal peningkatan wawasan pertanian maupun sebagai sarana rekreasi yang mendukung pembelajaran.

Reintegrasi sosial dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Lapas Kalabahi menjadi perhatian oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana D. Jone. Marciana dalam beberapa kesempatan selalu mengingatkan para Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk berupaya maksimal dalam pemberian pembinaan kepada para warga binaan.

Diakhir dialog, Yusup menegaskan kembali bahwa keberhasilan pembinaan narapidana tidak hanya tanggung jawab Lapas sendiri, tetapi juga memerlukan kerja sama dan kolaborasi dari banyak pihak terkait. “Keberhasilan sebuah pembinaan adalah berkat kerja sama kolaborasi dari Lapas Kalabahi, Pemerintah, LSM, Masyarakat dan sebagainya. Mari sama sama kita mendukung kegiatan pembinaan kepada para pelanggar hukum ini, supaya setelah melaksanakan hukuman dapat kembali berguna kepada masyarakat khususnya keluarga mereka,” pungkas Yusup. (Humas_AF) 

Read More

SINERGI LAPAS KALABAHI DAN PPMT ALOR MENYEPAKATI PENANDATANGANAN MOU PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN

Kalabahi, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kalabahi menjalin sinergi yang positif dengan Pusat Pelatihan Misi Terpadu (PPMT) Kabupaten Alor untuk meningkatkan pembinaan kemandirian warga binaan, Senin (13/11).

Kerjasama tersebut ditandai dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kalabahi, Yusup Gunawan, menjalin komunikasi dan mengundang  Kepala PPMT Kabupaten Alor, Pendeta (Pdt) Yafet Ranboki, untuk melakukan peninjauan terhadap lokasi pelatihan dan pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas Kalabahi.

 

Dalam kesempatan ini, Yusup menyampaikan kegembiraannya atas kehadiran Kepala PPMT Kabupaten Alor di Lapas Kalabahi. “Kedatangan bapak selaku Ketua PPMT  Kabupaten Alor di Lapas Kalabahi akan sangat berharga bagi kami. Ini merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan pembinaan kemandirian di Lapas Kalabahi,” ujarnya.

 

Yusup berharap kerja sama antara Lapas Kalabahi dan PPMT Kabupaten Alor akan berakhir dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

 

Selanjutnya, Yusup juga menyampaikan bahwa dalam pembinaan kemandirian warga binaan, ada 2 (dua) bidang yang menjadi fokus utama untuk digeluti oleh warga binaan selama mengikuti pelatihan, yakni bidang pertanian dan bidang peternakan.

 

Terkait pelatihan di bidang pertanian, Yusup berharap agar para warga binaan dapat secara mandiri membuat pupuk organik, membuat teh daun kelor, dan mampu memahami teknik bercocok tanam yang baik dan benar. Sedangkan, di bidang peternakan, ia ingin agar para warga binaan dapat secara mandiri untuk beternak ayam potong sesuai prosedur.

 

Yusup juga menambahkan bahwa pelatihan pembuatan teh daun kelor ini akan sangat bermanfaat, mengingat tanaman kelor adalah tanaman yang banyak ditemukan di kabupaten Alor. "Pembuatan teh kelor menjadi salah satu fokus pelatihan di bidang pertanian karena selain baik untuk kesehatan, tanaman kelor juga banyak tumbuh di wilayah Kabupaten Alor," tambah Yusup.

 

Sementara itu, Kepala PPMT Kabupaten Alor, Pdt. Yafet Ranboki, menegaskan bahwa pelatihan yang akan dilaksanakan oleh pihaknya akan sangat bermanfaat bagi para warga binaan yang memiliki niat yang besar untuk bekerja dan mengikuti pelatihan serta mempunyai pengalaman dalam bidang pertanian dan peternakan.

 

"Kami berharap agar  pelatihan yang akan dilaksanakan difokuskan kepada para warga binaan yang mempunyai niat besar dalam bekerja dan mengikuti pelatihan serta memiliki kemampuan di bidang pertanian dan peternakan, sehingga pelatihan yang dilaksanakan akan sangat bermanfaat karena mereka dapat lebih mendalami keterampilan yang sudah dimiliki dan menjadikannya sebagai bekal yang memadai untuk  hidup produktif saat keluar dari Lapas,” ujar Yafet.

 

Yafet juga mengatakan bahwa pelatihan yang akan disampaikan pihaknya tidak sekedar hanya memberikan materi pelatihan, tetapi juga dibarengi dengan praktek untuk memastikan warga binaan paham akan materi yang disampaikan.

 

Setelah itu, Kalapas Kalabahi dan kepala PPMT Kabupaten Alor melakukan peninjauan terhadap lokasi pelatihan dan pembinaan kemandirian warga binaan yang terletak di lahan kosong belakang blok hunian dan di lahan pertanian yang berada samping kiri gedung Lapas Kalabahi.

 

Usai peninjauan, mereka berdua bersepakat untuk melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar kerja sama yang kuat antara Lapas Kalabahi dan PPMT Kabupaten Alor dalam pembinaan kemandirian warga binaan.

 

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana D. Jone, menaruh perhatian penting kepada Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), agar selalu melakukan kerja sama lintas sektor dengan pihak terkait dalam memperlancar proses pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian warga binaan.

 

Diharapkan kerjasama ini akan membawa dampak positif dan memberikan kontribusi yang nyata bagi reintegrasi sosial pembinaan di Lapas Kalabahi. Semoga, langkah ini menjadi titik awal bagi perubahan positif yang lebih luas pada  pembinaan di Lapas Kalabahi untuk pemasyarakatan maju. (Humas_AF) 

Read More

MENKUMHAM TEKANKAN PENTINGNYA LITERASI KEAGAMAAN LINTAS BUDAY

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menyatakan pentingnya literasi keagamaan lintas budaya di dalam masyakat dunia yang semakin multikultural dan saling terkoneksi satu sama lain. Demikian disampaikan dalam sambutan Menkumham pada acara Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya "Martabat Manusia dan Supremasi Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif" yang digelar di Hotel Kempinski, Senin (13/11/2023).

"Dengan pemahaman dan penghormatan yang semakin tinggi terhadap perbedaan, maka masyarakat dapat menjadi lebih inklusif dan harmonis. Untuk itu, Kami di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama the Leimena Institute telah bekerjasama untuk menyelenggarakan program pelatihan bagi para guru di tanah air terkait literasi keagamaan lintas budaya," kata Yasonna.

Menkumham mengungkapkan penyelenggaraan Konferensi Literasi Keagamaan Lintas Budaya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kolaborasi umat beragama yang dilandasi saling menghormati di antara masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan.

"Kami menempatkan isu kebebasan beragama sebagai hal yang teramat penting karena Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam," ujarnya.

Namun demikian, diakui Yasonna, masih akan selalu ada pihak-pihak yang intoleran dan radikal. Pada konteks ini, maka supremasi hukum memiliki peran penting untuk menjamin dan menghormati hak setiap warga negara.

"Pada September lalu, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Peraturan ini bertujuan memperkuat harmoni dan persatuan antar umat beragama di tanah air," terangnya.

Lebih lanjut, Menkumham juga menyinggung keterkaitan antara upaya mendorong kebebasan beragama dan perdamaian dunia. Menurutnya, kedua upaya tersebut mesti berjalan beriringan.

"Indonesia secara aktif mendorong dialog antar umat beragama baik di tataran nasional maupun internasional dengan maksud untuk meningkatkan toleransi, penghormatan, pemahaman, dan empati," jelasnya.

Karena itu, Yasonna berharap pada forum ini para peserta dapat saling berbagi pandangan dan pengalaman terbaik memajukan literasi keagamaan lintas budaya dan martabat manusia dalam masyarakat yang beragam.

"(Melalui forum ini) Kita dapat berkontribusi pada upaya bersama untuk mendorong masyarakat yang lebih toleran dan inklusif" ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Dhahana Putra, mengungkapkan bangsa Indonesia telah terbiasa untuk hidup berdampingan dalam keberagaman dan semangat persaudaraan.

Kendati demikian, Dirjen HAM mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah terkait isu toleransi beragama di tanah air. Pasalnya, merujuk kepada Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), indikator toleransi di tanah air masih berada pada 68,72.

"Skor tersebut menunjukan masih ada permasalahan intoleransi dan perlunya intervensi untuk meningkatkan situasi tersebut antara lain dengan literasi keagamaan lintas budaya dan penguatan moderasi beragama," jelasnya.

Guna mendorong upaya peningkatan toleransi beragama di tanah air, Dhahana menyatakan Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) HAM mengeluarkan sejumlah regulasi, di antaranya yaitu: Peraturan Menkumham (Permenkumham) No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM, yang telah memasukan indikator hak atas keberagaman.

Selain itu, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenkumham telah mengesahkan peraturan bersama Menkumham dan Mendagri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

"Peraturan ini bertujuan untuk mencegah munculnya produk hukum daerah yang intoleran dan diskriminatif," jelasnya.

Sebagai informasi, Konferensi Internasional ini terselenggara atas kerja sama antara Kemenkumham dan Leimena Institute didukung oleh Templeton Religion Trust, The

International Center for Law and Religious Studies at Brigham Young University Law School, dan

International Religious Freedom Secretariat.

Konferensi berskala internasional dengan ini juga merupakan rangkaian dari peringatan hari HAM sedunia ke-75. Puluhan tokoh agama dari mancanegara dan para duta besar negara-negara sahabat turut menghadiri kegiatan konferensi internasional literasi keagamaan lintas budaya yang dihelat selama dua hari (13-14 November 2023).

Read More

KEBUN SAE WARGA BINAAN LAPAS KALABAHI JADI WISATA RAMAH ANAK TK DI KABUPATEN ALOR

Kalabahi, INFO_PAS - Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kalabahi menjadi Wisata Ramah Anak Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Alor. Hal tersebut terbukti karena Lapas Kalabahi kembali menerima kunjungan 3 (tiga) rombongan belajar anak-anak TK di SAE Warga Binaan yang berlokasi di Kadelang Kota Kalabahi, Senin (13/11).

3 (tiga) rombongan belajar anak-anak TK tersebut berasal dari TK Galilea Padang Tekukur, TK Cermin Tingkat I, dan TK Katolik Santa Theresia Lipa.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kalabahi, Yusup Gunawan, yang saat itu hadir bersama beberapa Staf Pelaksana menyambut kedatangan ketiga rombongan belajar anak-anak TK dengan penuh hangat.

Dalam kesempatan itu, Yusup menyampaikan bahwa ia bersama seluruh jajaran dan warga binaan asimilasi akan sangat mendukung kegiatan belajar anak-anak TK di Kebun SAE warga binaan Lapas Kalabahi, karena menurutnya kehadiran Kebun tersebut tidak hanya menjadi tempat asimilasi dan edukasi bagi warga binaan asimilasi, tetapi menjadi agrowisata mini dan wisata ramah anak yang juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan anak-anak untuk mengembangkan diri di bidang pertanian.

"Di sini telah tersedia berbagai macam tanaman holtikultura, yang terdiri dari tanaman sayur-mayur, buah-buahan, bunga-bungaan, dan Tanaman Obat Keluarga (Toga). Nanti, anak-anak akan diarahkan petugas untuk mengelilingi dan melihat semua tanaman di Kebun SAE ini. Para petugas dan warga binaan akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanaman dan proses penanamannya," ujar Yusup.

Selanjutnya, beberapa anak TK langsung meresponi penyampaian Kalapas Kalabahi dengan mengajukan beberapa pertanyaan seputar berbagai jenis tanaman dan proses penanamannya. Kalapas Kalabahi menjawabnya secara detail sampai selesai.

Sementara itu, Kepala Sekolah (Kepsek) TK Galilea Padang Tekukur, Salomi Sumaa, menyampaikan bahwa hal yang melatarbelakangi ia bersama para guru membawa anak-anak TK untuk melaksanakan kegiatan belajar di Kebun SAE warga binaan Lapas Kalabahi adalah karena kebun tersebut merupakan kebun yang paling unggul di Kabupaten Alor, karena menyediakan berbagai jenis tanaman sayur-mayur dan tanaman lainnya, yang sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional, yakni Kurikulum Merdeka.

"Di dalam Kurikulum Merdeka itu ada satu project belajar yang wajib kami ajarkan kepada anak-anak TK, yakni project belajar kunjungan ke kebun sayur. Oleh karena itu, kami memilih Kebun SAE warga binaan Lapas Kalabahi karena sangat cocok untuk dijadikan media belajar bagi anak-anak kami, karena sesuai dengan Kurikulum Merdeka," jelas Salomi.

Bukan hanya Kepsek Salomi, Kepsek TK Cermin Tingkat I, Diana J. Waang, dan Kepsek TK Katolik Santa Theresia Lipa, Veronica Nona, juga menyampaikan hal yang sama. Namun, yang membedakan adalah project belajar mereka.

Mereka berdua bersama para guru membawa anak-anak TK ke Kebun SAE warga binaan Lapas Kalabahi untuk melaksanakan project belajar tentang proses penanaman berbagai jenis tanaman.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan para Petugas Lapas Kalabahi membawa para guru dan anak-anak TK mengelilingi Kebun SAE sembari memperkenalkan semua jenis tanaman yang ada dalam kebun tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak-anak TK untuk secara langsung mewawancarai beberapa warga binaan yang sedang bercocok tanam.

Usai wawancara, anak-anak TK juga diajari proses penanaman tanaman, mulai dari pembibitan, pengolahan tanah, persiapan bedeng, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen.

Sebelumnya, Kebun SAE warga binaan Lapas Kalabahi telah menerima kunjungan dan menjadi media belajar dari beberapa TK di Kabupaten Alor.

Berkenaan dengan hal ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana D. Jone, dari tempat yang berbeda memberikan apresiasi atas kemanfaatan Kebun SAE warga binaan Lapas Kalabahi yang sangat luar biasa. (Humas_AN)

 

Read More