Jakarta - Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih dua penghargaan terhadap kinerja dalam
penyelenggaraan pelayanan publiknya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dua penghargaan tersebut masing-masing
ditujukan kepada Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Yogyakarta dan Kanim Kelas II
Non TPI Ponorogo.
Penghargaan diberikan langsung
oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dan diterima oleh Staf Ahli Menteri
Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia.
Kanim Kelas I Yogyakarta
mendapatkan penghargaan 10 Terbaik Kategori Kementerian dalam Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024,
sedangkan Kanim Kelas II Non TPI Kota Ponorogo meraih penghargaan dalam
kategori yang berbeda, yaitu 10 Terbaik Kategori Kementerian dalam Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024.
Asep bersyukur atas apresiasi
yang diberikan oleh Kementerian PANRB. Dikatakan Asep, ini merupakan wujud dari
komitmen seluruh jajaran Kemenkumham, dan jajaran keimigrasian pada khususnya,
yang selalu ingin memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
"Alhamdulilah. Kami sangat
bersyukur dan mengucapkan terima kasih, serta apresiasi kepada seluruh jajaran
Kemenkumham, dan jajaran keimigrasian pada khususnya, yang telah melakukan
berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kita,"
kata Asep.
Sementara itu, Azwar Anas
mengatakan tren indeks reformasi birokrasi (RB) dalam 10 tahun terakhir
menggambarkan tren yang positif. Dimana rata-rata indeks RB pada
kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah semakin meningkat.
“Hal ini menunjukkan upaya
perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dalam mewujudkan birokrasi
yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik
prima kepada masyarakat,” kata Azwar dalam kegiatan Gebyar Pelayanan Prima
Tahun 2024 Kementerian PAN-RB dengan tajuk “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik
Transformatif, Inovatif, dan Inklusif”.
Pada 2023, indeks RB K/L berada
pada posisi 76.81 dari capaian sebelumnya 75.48. Untuk tingkat provinsi, berada
pada poin 69.71 dari sebelumnya 67.40. Sedangkan di level kabupaten/kota berada
dalam angka 59.32 dari posisi sebelumnya di 56.56.
Lebih lanjut, Azwar menjelaskan
setidaknya terdapat tiga pilar dalam layanan publik yang unggul, yaitu inovasi,
sumber daya manusia (SDM), dan budaya berorientasi publik. Lainnya, Azwar juga
menargetkan empat ekosistem dalam pelayanan yang terintegrasi pada 250
kabupaten/kota di tahun 2024 ini.
“Keempat ekosistem ini adalah
direct services, yaitu pelayanan yang interaktif antara pelaksana dan penerima
pelayanan. Kemudian mobile services, adalah pelayanan bergerak menggunakan
sarana transportasi,” kata Azwar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel,
Selasa (08/10/2024).
Dua lainnya yakni self-services
atau pelayanan yang dilakukan sendiri, dan electronic services yaitu pelayanan
interaktif yang menggunakan teknologi informasi.
Gebyar Pelayanan Prima merupakan
sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan
publik pada instansi pemerintah, baik itu di lingkup K/L, maupun pemerintah
daerah, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini pula,
diharapkan setiap instansi pemerintah dapat melakukan pembaharuan dan
menerapkan kebijakan pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan prima.
