Kalabahi, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kalabahi mengadakan rapat perdana Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Sabtu (06/01). Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kalabahi, Yusup Gunawan, selaku penanggungjawab dan masing-masing Ketua Tim Kerja dan Anggota.
Rapat ini membahas terkait rencana aksi masing-masing Tim Kerja ZI sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan ZI dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) yang akan dilaksanakan pada Triwulan I (B03), Triwulan II (B06), Triwulan III (B09), dan Triwulan IV (B12) Tahun 2024.
Selain itu, pembahasan juga mencermati berbagai tantangan yang muncul selama proses pemenuhan data dukung LKE ZI dan RKT RB Tahun 2023. Ini sesuai dengan harapan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana D. Jone, agar setiap Kepala Satuan Kerja dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Tim Kerja ZI untuk perbaikan serta menanggulangi kendala-kendala serupa demi kelancaran pemenuhan data dukung pada Tahun 2024.
Dalam kesempatan ini, Kalapas Kalabahi, Yusup Gunawan, minta agar seluruh Tim Kerja ZI dapat memberikan dedikasi dan integritas sebagai modal untuk meraih predikat WBK pada Tahun 2024.
"Saya minta dedikasi dan integritas saudara-saudara untuk bekerja ekstra, solid, dan lebih baik lagi untuk mencapai predikat WBK di tahun ini. Kita harus tanamkan integritas dengan lebih disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang selalu berlandaskan pada tata nilai organisasi kita Kemenkumham, yakni PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif)," ujar Yusup.
Yusup juga menegaskan bahwa pencapaian Lapas Kalabahi tidak terlepas dari usaha yang besar setiap jajaran terlebih Tim Kerja ZI yang sudah dibentuk, sehingga semangat perjuangan, rasa percaya diri, dan inisiatif dari setiap jajaran maupun Tim Kerja ZI sangat dibutuhkan untuk mencapai predikat WBK.
Tidak hanya itu, Yusup juga menekankan terkait berbagai inovasi yang diperlukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Lapas Kalabahi. Ia minta agar Tim Kerja ZI, khususnya Kelompok Kerja (Pokja) 6 yang menangani Peningkatan Kualitasn Pelayanan Publik agar menciptaan berbagai inovasi baru untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada warga binaan maupun pengunjung atau masyarakat luar.
"Kita sudah memiliki beberapa inovasi unggulan. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tentunya kita membutuhkan beberapa inovasi lagi, sehingga saya mengharapkan keterlibatan Pokja 6 dan Pokja lainnya untuk mewujudkannya," tandasnya.
Selanjutnya, Yusup minta komitmen seluruh pegawai termasuk Tim Kerja ZI untuk menolak tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), karena menurutnya, hal tersebut merupakan tujuan dari pembangunan ZI selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menanggapi penyampaian Kalapas Kalabahi, Ketua dan Anggota Tim Kerja ZI menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja maksimal dengan memberikan dedikasi dan integritas untuk mewujudkan Lapas Kalabahi yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk meraih predikat WBK. (Humas_AN)
0 komentar:
Posting Komentar