Kalabahi INFO_PAS - Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kalabahi ikut serta dalam Workshop Reformasi Birokrasi secara hybrid yang dilaksanakan di Aula Lapas Kalabahi. Workshop tersebut juga berlangsung bersamaan dengan studi tiru Zona Integritas, Rabu (07/02).
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kalabahi, Yusup Gunawan bersama seluruh jajaran Lapas Kalabahi mengikuti kegiatan ini dengan penuh keseriusan. Mengingat kegiatan ini adalah bagian penting dalam meningkatkan pemahaman pegawai Lapas Kalabahi tentang Reformasi Birokrasi.
Tema Workshop Reformasi Birokrasi kali ini adalah "Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak Melalui Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi BerAKHLAK". Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan secara daring.
Pembukaan workshop dimulai dengan pengantar dari Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi, yang menyoroti pencapaian indeks pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang mencapai persentase 96,5%. Workshop ini diadakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kolaborasi dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin lincah dan berdampak.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Rifqi Adrian Kriswanto yang membahas tentang "Kebijakan Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Kerja BerAKHLAK". Pemateri kedua adalah Alfian Lisdias Ismanto, selaku Evaluator Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB, yang membahas tentang "Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Berdampak".
Yusup menyatakan, "Kami sangat antusias mengikuti Workshop Reformasi Birokrasi ini. Kami percaya bahwa digitalisasi teknologi informasi akan memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di lingkungan Lapas."
Yusup juga menambahkan bahwa kegiatan ini memiliki peran penting dalam memperkuat komitmen Lapas Kalabahi dalam menerapkan praktik-praktik terbaik dalam reformasi birokrasi.
"Dengan mengikuti workshop ini, kami berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat integritas dan kualitas kerja di dalam Lapas Kalabahi," ungkapnya.
Kegiatan ini juga menjadi perhatian Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana D. Jone. Dalam banyak kesempatan, Marciana selalu mengingatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk turut hadir dalam setiap kegiatan di lingkungan Kemenkumham.(Humas_AF)
0 komentar:
Posting Komentar